DERO NGAWIKAB.ID -Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Ngawi melaksanakan acara Penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2020 yang diikuti oleh Kepala Desa dan petugas pemungut PBB-P2 Se-Kecamatan Bringin di pendopo kantor kecamatan Bringin Kamis(06/02/).

Kepala BKD Kabupaten Ngawi yang diwakili Bidang penagihan,Budi menyampaikan,

“Bahwa pada tahun 2020 ini, jumlah tagihan PBB-P2 di Kecamatan Bringin Sebesar Rp 676.669.042 yang tersebar di sepuluh desa yang ada di Kecamatan Bringin,”Ujar Kabid penagihan BKD ini

Untuk kelancaran pendistribusian SPPT PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Ngawi (Pemkab) melalui Kecamataan mohon segera menunjuk petugas penyampaian RT/RW dan petugas PBB yang diusulkan oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Sambutan Budi,”dari BKD Bidang Penagihan PBB-P2.

“Kami menghimbau kepada Kepala Desa agar senantiasa melakukan pengawasan dan monitoring kepada petugas PBB-P2 dan RT/RW terhadap SPPT PBB-P2 yang telah disampaikan benar-benar sampai kepada masyarakat baik dari sisi target waktu maupun target jumlah pajak yang dibayarkan”, himbau Budi.

Marilah bersama-sama berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan tanggung jawab kita semua, baik selaku Pegawai Negeri sipil maupun masyarakat sehingga target yang ditetapkan tercapai 100% .

Tak Kenal Maka Tak Sayang,Baca Juga: Sekilas Tentang Profil Operator Website Resmi Desa Dero.

Penyerahan SPPT PBB-P2 Secara Simbolis Pada Pemerintah Desa Dero Yang Di wakili Seksdes Dero, Sukiman.

Camat Bringin yang diwakili Agus Faridi selaku Sekretaris Kecamataan Bringin sekaligus membuka acara Penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2020.

Sekcam Bringin dalam sambutannya meyampaikan Bahwa pajak bumi dan bangunan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi yang nantinya diharapkan Kecamatan Bringin menyumbang sesuai target dari Kecamatan Bringin ini”, ujar Sekcam Bringin

“Diharapkan kepada kita semua khususnya kepada Bapak/Ibu Kades serta petugas PBB-P2 agar secepat mungkin menyampaikan SPPT tersebut kepada RT/RW di wilayah masing-masing, sehingga nantinya target batas waktu menyampaikan tersebut sampai 30 september jatuh tempo semuanya sudah terealisasi kepada wajib pajak, Jadi tidak ada lagi SPPT bertumpuk di Kantor Desa/Kelurahan apa pun permasalahannya segera mungkin di sampaikan kepada petugas BKD di kecamatan”Harap Agus faridi mengakhiri sambutannya.