DERO NGAWIKAB.ID – Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat (BPD) adalah lembaga Implementasi Demokrasi dalam pemerintahan Desa berdasarkan Fungsi, bisa disebut sebagai Lembaga kemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014 Bagian Ketujuh Tentang BPD dan juga Peraturan Bupati Ngawi No 5 Tahun 2019 mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan permusyawaratan ini merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra dari pemerintah desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Berita Terkait :

Sebagai mitra kerja pemerintah desa,di desa dero kecamatan bringin,Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 5 orang anggota (Satu diantaranya adalah perempuan) selalu melaksanakan pertemuan rutin di setiap bulannya yaitu tiap tanggal 19 malam 20 yang tempatnya selalu bergantian dari rumah anggota yang satu ke rumah anggota yang lain di tiap pertemuannya .

Rohmat saat kami konfirmasi pada pertemuan di Dero Kidul,Rabu(19/02) mengatakan pertemuan rutin ini adalah wadah silaturahmi antar anggota agar terjalin Komunikasi yang baik dan juga sebagai forum untuk membahas aspirasi masyarakat desa Dero,”Ungkapnya

Menurut Rohmad, BPD dan Pemerintah Desa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain.

“Kunci sukses dan keberhasilan pemerintahan desa itu simpel yakni keduanya saling bersinergi dan bekerjasama. Saya yakin itu akan mudah, bisa dibuktikan,” jelas Rohmat

Sambung Rohmad, tidak sedikit desa yang tidak harmonis dengan BPD sehingga timbul permasalahan yang seharusnya tidak terjadi hanya karena kurangnya komunikasi dan sinergitas antara keduanya.

“Komunikasi yang berjalan kurang baik antara PEMDES dan BPD seringkali akan menimbulkan masalah di desa yang ujung-ujungnya akan meresahkan masyarakat kita juga. Selain itu juga akan menghambat jalannya pembangunan di desa. Tetapi komunikasi itu tentunya juga harus berjalan proporsional dan profesional. BPD jgn terlalu dekat dengan pemdes karena akan muncul rasa sungkan untuk mengingatkan apabila ada satu hal yg kurang pas. Begitu juga jangan terlalu jauh atau bahkan bermusuhan dengan pemdes karena itu akan menyulitkan kita juga dalam menjalankan tugas-tugas kita,”Terangnya

Baca Juga :

Rohmad menjelaskan, BPD adalah lembaga yang menyetujui atau membuat aturan seperti Peraturan Desa (Perdes) dalam mendukung program kepala desa atau pemerintahan desa selama 6 tahun kedepan.

“Alhamdulillah untuk Desa Dero sampai saat ini komunukasi kami berjalan sangat baik dan bisa bersinergi satu sama lain, terbukti dengan lancarnya jalannya pembangunan dan Insyaalloh hasilnya juga sudah dirasakan masyarakat. Sinergi seperti ini akan terus kita tingkatkan tentunya sesuai dgn tupoksi masing-masing seperti apa yg telah diamanatkan peraturan perundang undangan yang berlaku,” pungkasnya.