DERO.NGAWIKAB.ID – Permintaan program bantuan pemerintah BLT BPJS Ketenagakerjaan melebihi kuota yang disediakan pemerintah, masyarakat mengharapkan adanya perpanjangan.

Menanggapi hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan BLT BPJS Ketenagakerjaan akan berlanjut hingga tahun 2021.

Pasalnya, masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan karena pendaftar melebihi kuota yang disediakan pemerintah.
Presiden Jokowi baru-baru ini menegaskan program yang pasti akan dijalankan pemerintah pada tahun 2021, apakah penyaluran bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam program yang dimaksud presiden? Simak penjelasan berikut.

Menghadapi masa sulit tersebut, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah upaya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hasilnya, pada kuartal III ekonomi Indonesia tercatat mengalami perbaikan menjadi minus 3,49 persen.

“Secara konsisten, kebijakan pemulihan ekonomi yang kita jalankan sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan tren perbaikan seperti ini, kita berharap situasi perekonomian kita ke depan akan lebih baik dan akan membaik,” ujar Presiden Joko Widodo, dalam Dialog Nasional Outlook Perekonomian Indonesia secara virtual, Selasa, 22 Desember 2020.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan, dalam situasi pandemi ini semua pihak harus mampu bergerak cepat dan memperkuat kerja sama serta bersinergi dalam melakukan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Saya optimistis kita akan bangkit, ekonomi kita akan pulih kembali normal,” ucap Presiden. Pada tahun 2021, ungkap Kepala Negara, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan yang telah berjalan baik di tahun 2020, terutama di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan perlindungan sosial.

Pemerintah juga akan segera melaksanakan program vaksinasi gratis kepada seluruh rakyat Indonesia yang akan dimulai di awal tahun 2021.

Pada termin pertama, ujarnya, sudah tersalurkan kepada 12,26 juta orang (98,86 persen) dengan nilai sebesar Rp14,71 triliun. Sementara pada termin kedua, telah tersalurkan kepada 11,04 juta orang (89 persen) dengan nilai sebesar Rp13,2 triliun.

Untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan akuntabel, Kemnaker telah meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta KPK.

“Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas Negara,” tegasnya.

Sumber Berita : https://fixindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-361177295/inilah-keputusan-presiden-ri-jokowi-terkait-perpanjangan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-tahun-2021?page=3