DERO.NGAWIKAB.ID – Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono (Kanang) sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di kabupaten Ngawi.

Bupati menyebutkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.

Surat dengan nomor 065/01.28/404.011/2021 tertanggal 9 Januari 2020 tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kanang juga menyebutkan bahwa kebijakan yang ia buat tersebut guna meningkatkan dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, dunia usaha, dan stakeholder terkait dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Ngawi.

Berita Terkait :

Berikut 8 Poin penting yang tertuang dalam surat edaran Bupati Ngawi, untuk dilaksanakan dan di Patuhi semua masyarakat :

A. KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

  1. Membatasi tempat/kerja perkantoran :

a. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan menerapkankerja dari rumah (Work From Home / WFH) sebesar 75% dan kerja darikantor (Work From Office / WFO) sebesar 25% dengan memberlakukanprotokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan pengaturannya diserahkan kepada Kepala OPD.

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di luar Kabupaten Ngawiwajib melaksanakan kerja dari rumah (Work From Home / WFH).

C. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas pada Satuan
Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas
Perhubungan, Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, Rumah Sakit Umum
Daerah dan Pejabat Eselon 2 tetap melaksanakan kerja dari kantor
(Work From Office / WFO).


2. Pada Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan dan Sektor Swasta
lainnya menerapkan kerja dari rumah (Work From Home / WFH) dan kerja
dari kantor (Work From Office / WFO) sesuai kebutuhan pelayanan yang
diperlukan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.


3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring / online.


4. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat
tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas,
dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.


5. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :


a. Menghentikan kegiatan sosial budaya, meliputi acara pernikahan dan
selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya;
b. Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisata
lainnya ditutup 24 jam;
c. Kegiatan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL dan usaha
sejenisnya untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 25% dari
kapasitas tempat,
dan untuk layanan makanan melalui
pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan
sampai dengan
pukul 21.00 WIB; dan
d. Jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko
Kelontong sampai dengan pukul 19.00 WIB.


6.Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat.


7. Mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan
pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat.


8. Mengoptimalkan kembali posko satgas covid-19 di tingkat kecamatan sampai
dengan kelurahan/desa.

B. TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER TERKAIT

1. Meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);

2. Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);

3. Mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing wilayah;

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Download Surat Edaran Bupati Ngawi Tentang PPKM Klik Disini

Mari Kita Bersama – Sama Medukung Dan Mematuhi Kebijakan dengan Adanya Surat Edaran Bupati Ngawi Ini, Semua Juga Demi Kebaikan Kita Bersama.

Semoga Wabah Covid-19 ini segera hilang dari Bumi Nusantara. Aamin Ya Robalalamin.

Baca Juga : Pentingnya Peran Media di Tengah Pandemi Covid-19