DERO.NGAWIKAB.ID – Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pulau Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Keputusan tersebut disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai rapat kabinet paripurna, Kamis (06/01). Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah pembatasan aktivitas, mulai dari aktivitas perkantoran, kegiatan belajar mengajar, pembatasan kegiatan operasional pusat perbelanjaan dan rumah makan hingga pukul 19.00 WIB.

Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat, yang berharap tentu penularan Covid ini bisa dicegah ataupun dikurangi seminimal mungkin,” ungkap Airlangga Hartarto dalam keterangan pers-nya.

Baca Juga : 11 Kab/Kota di Jatim Diberlakukan PPKM, Khofifah Ajak Semua Pihak Ikut Mematuhi

Tingginya angka penularan Covid-19 di bulan Januari membuat pemerintah terpaksa membatasi aktivitas masyarakat. Pemerintah melihat berdasarkan zona risiko, terdapat 54 kabupaten/kota berada dalam risiko tinggi, 380 risiko sedang dan 57 kabupaten/kota risiko rendah. Sedangkan 11 kabupaten/kota dinyatakan nihil kasus aktiv Covid-19.

Pemerintah mengeluarkan beberapa kriteria terkait PSBB sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020 diantaranya:

  1. Propinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi salah satu dari parameter tingkat kematian diatas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3%,
  2. Kesembuhan dibawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 %,
  3. Kasus aktif dibawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14%
  4. Tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi yang diatas 70%.

Berdasarkan kriteria diatas, Mendagri akan membuat surat edaran kepada Gubernur, dilanjutkan ke BUpati/Walikota untuk mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) maupun Perkada (Peraturan Kepala Daerah).