Forkopimda Jatim, Menganalisa dan Evaluasi Penerapan PPKM Mikro

Forkopimda Jatim, Menganalisa dan Evaluasi Penerapan PPKM Mikro

DERO.NGAWIKAB.ID – Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Mayjen Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Selasa (15/6/2021) malam, melakukan rapat koordinasi terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir, Sekda Provinsi Jatim, Danrem 084/Bhaskara Jaya, PJU Kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, Kepala OPD Provinsi Jatim, Kapolres Tanjung Perak dan Forkopimda Kabupaten/kota, yang dilakukan secara virtual.

Tujuan dilaksanakan koordinasi terkait dengan PPKM Mikro ini, untuk menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi Jatim dan menentukan tindak lanjut khususnya Kabupaten Bangkalan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim menyampaikan, adanya penurunan BOR Covid-19 setelah diperlakukannya PPKM Mikro.

“Kapasitas tempat tidur ICU tersedia masih mencukupi, Kapasitas tempat tidur Isolasi tersedia masih mencukupi dan kapasitas tempat tidur Isolasi terpakai mengalami penurunan,” kata Kadinkes Jatim, Herlin Ferliana, Selasa (15/6/2021) malam.

Sementara itu Ketua Rumpun Kuratif Satgas Covid-19 Jatim dr. Joni Wahyuhadi menyebutkan, upaya strategis Pemkab Bangkalan dalam rangka penanganan Covid-19. Menyediakan tempat Konversi BPWS Madura sebagai ruang isolasi terpusat di Bangkalan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, Kepala daerah agar melaksanakan monitoring update data peningkatan kasus aktif Covid-19 serta ketersediaan BOR di Rumah Sakit masing-masing daerah.

“Sehingga dapat cepat mengambil tindakan upaya antisipasi guna mencegah dan meminimalisir penularan virus Covid-19,” jelasnya.

Lanjut Khofifah, tingkatkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan PPKM Mikro. Hal ini dilakukan guna mengurangi kegiatan yang menimbulkan kerumunan yang menjadi salah satu penyebab penyebaran virus Covid-19.

“Konsultasikan kepada Satgas Covid-19 Provinsi Jatim kegiatan PPKM Mikro agar kegiatan yang dilaksanakan dapat optimal,” lanjut dia.

Selain itu Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menjelaskan, kedepan penyekatan agar dilaksanakan di dua arus perbatasan baik masyarakat Madura yang akan berpergian ke Surabaya, maupun masyarakat Surabaya yang akan berpergian ke Pulau Madura.

“Penyekatan dua arah ini bertujuan agar tidak adanya diskriminasi bagi masyarakat madura bahwa pemerintah provinsi hanya melindungi kota Surabaya sedangkan masyarakat surabaya bebas keluar masuk pulau madura tanpa harus dilaksanakan swab,” ucap dia.

Sementara itu, Pangdam V Brawijaya menyatakan, agar terus meningkatkan soditas Forkopimda baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam penanganan Covid-19.

“Tingkatkan Solidaritas Forkopimda Kabupaten/ Kota dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya,” jelas Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Mayjen Suharyanto.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menyebutkan, pelaksanaan kegiatan seperti pembagian masker, penyemprotan Disinfektan, pemasangan spanduk himbauan protokol kesehatan, operasi yustisi serta pemberian sembako adalah upaya yang harus terus dilaksanakan dengan berkolaborasi antara TNI, Polri maupun Pemerintah daerah.

“Operasi yustisi harus terus di tingkatkan sampai masyarakat memiliki kesadaran diri bahwa pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19,” pungkasnya.

“Dengan dilaksanakannya rapat kordinasi analisa evaluasi secara rutin serta sinergitas bersama forkopimda dengan pemangku kepentingan diharapkan penanganan Covid-19 di jatim dapat terlaksana maksimal dan angka aktif Covid-19 terus menurun serta perekonomian jatim bangkit”, jelas kapolda jatim.

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Akhir Mei 2021, Pendaftaran CPNS – PPPK DIBUKA. Simak Formasi dan Ketentuannya

Akhir Mei 2021, Pendaftaran CPNS – PPPK DIBUKA. Simak Formasi dan Ketentuannya

DERO.NGAWIKAB.ID – Pemprov Jatim membuka kembali peluang bagi putra-putri terbaik Jawa Timur untuk mengikuti Penerimaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari seleksi CPNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tahun ini, Pemprov akan membuka formasi untuk rekrutmen CPNS dan PPPK hingga 13.496 formasi.

Secara rinci, formasi CPNS sebanyak 1.390 lowongan terbagi untuk 665 tenaga kesehatan dan 725 tenaga teknis. Sementara formasi PPPK sebanyak 12.106 yang terbagi untuk 11.220 tenaga guru, 647 tenaga kesehatan dan 239 tenaga teknis. Formasi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB per tanggal 29 April, Nomor 831/2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2021. Semua proses pendaftaran akan dilakukan secara daring mulai pada 31 Mei hingga 21 Juni di laman www.sscasn.bkn.go.id.

Baca Juga :

Selain itu Pemprov Jatim juga akan membuka formasi khusus bagi Penyandang Disabilitas yang disertai dengan surat keterangan dari dokter dan formasi untuk lulusan cumlaude dengan syarat akreditasi kampus dan prodi minimal A.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menuturkan, persaingan dalam seleksi ASN ini akan berlangsung secara transparan dan mudah. Sebab, seluruh proses dilakukan secara daring mulai dari pendaftaran, ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) hingga seluruh pengumuman hasil seleksi yang dipublikasikan secara terbuka.

“Saya mengundang putera- puteri terbaik Jawa Timur  untuk  menjadi ASN  yang siap  memberikan layanan terbaik bagi masyarakat  bersama Pemprov Jatim,” tutur Gubernur Khofifah di Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (21/5).

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, tahun ini pemerintah membuka peluang untuk tenaga pendidik atau guru pada formasi PPPK dengan jumlah paling banyak. Hal ini karena kebutuhan guru di Jatim sangat tinggi sekaligus berseiring dengan program 1 juta guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan teknologi (Kemendikbud-Ristek) RI.

Pihaknya berharap, dengan tingginya formasi ini akan menjadi jawaban dari ikhtiar pemerataan guru di Jatim. Kendati dalam pengangkatan tahun ini hanya dikhususkan untuk kategori PPPK.

“Sesuai keputusan Menteri PAN-RB, tahun ini memang tidak ada formasi CPNS untuk guru. Ini adalah kesempatan bagi guru honorer yang selama ini telah mengabdi sehingga mereka akan mendapatkan kepastian status dan kariernya sebagai pengajar,” tutur mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Adapun ketentuan bagi PPPK formasi guru yang berhak mendaftar adalah honorer THK-II sesuai database BKN, masih aktif mengajar di sekolah negeri maupun swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Selain itu, yang juga berhak mendaftar PPPK guru adalah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG.

Secara umum, ketentuan terkait usia bagi formasi PPPK guru dan non guru cukup longgar. Karena pelamar tidak dibatasi usia maksimal 35 tahun sebagaimana batasan pada formasi CPNS. Namun, pelamar harus memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dipilih minimal tiga tahun. Pengalaman tersebut dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal Jabatan Tinggi Pratama bagi yang berasal di instansi pemerintahan. Sementara pelamar yang berasal dari perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan maka harus memiliki surat keterangan dari direktur atau kepala divisi SDM.

“Bagi pelamar formasi CPNS, usianya ditentukan paling rendah 18 tahun dan maksimal 35 tahun kecuali untuk beberapa jabatan khusus memiliki batas usia hingga 40 tahun,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Ditambahkan, jabatan khusus tersebut antara lain, dokter dan dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis serta dokter pendidik klinis. Selain itu, dosen, peneliti dan perekasaya dengan kualifikasi pendidikan strata 3 (doktor).

Khofifah menegaskan, dalam proses seleksi CPNS maupun PPPK tidak ada pihak yang bisa menjamin dapat meloloskan pelamar. Sebab, semua proses akan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Maka, jika ada pihak-pihak yang menawarkan janji dapat meloloskan seleksi, itu dipastikan tidak benar.

“Jangan percaya siapapun yang menawarkan dapat meloloskan, apalagi dengan syarat biaya tertentu. Jelas itu adalah penipuan. Ikuti semua prosesnya dengan baik dan akan sangat baik dengan memperbanyak do’a,” pungkas Khofifah.

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Diskominfo Jatim : Pesan Berantai Soal Ledakan Kasus Corona di Jatim adalah Hoax

Diskominfo Jatim : Pesan Berantai Soal Ledakan Kasus Corona di Jatim adalah Hoax

DERO.NGAWIKAB.ID – Beredar pesan berantai di aplikasi pesan WhatsApp yang menyebut jumlah kasus Covid-19 di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur serta keterangan bahwa Kementerian Kesehatan memperkirakan akan terjadi ledakan kasus di Jatim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto,  memastikan kabar tersebut adalah hoax. Menurutnya, faktanya hingga kini tidak ada keterangan resmi dari Kementerian Kesehatan soal perkiraan ledakan kasus tersebut.

Jumlah kasus dalam pesan yang beredar tersebut juga cenderung menyesatkan karena berbeda dengan rilis kasus harian yang dikeluarkan gugus tugas Covid-19 Jatim, yang menyebutkan kasus positif, kasus meninggal, dan kasus sembuh.

Pesan sejenis juga beredar di beberapa daerah dengan narasi yang mirip, hanya fokus wilayahnya berbeda. Misalnya beredar di Jawa Tengah dan Serang, Banten.

Kadiskominfo Prov. Jatim ini menjelaskan berdasarkan data peta sebaran Covid-19 di Jawa Timur yang dirilis tiga hari terakhir sejak 11 Mei 2021, terlihat kasus covid-19 di Jatim relatif stabil. Pada tanggal 11 Mei 2021, misalnya, tercatat penambahan kasus pada hari itu sebanyak 257 orang pasien. Sementara, jumlah pasien sembuh sebanyak 193 orang dan pasien meninggal 31 orang.

Kemudian pada tanggal 12 Mei 2021, tercatat penambahan kasus baru pada hari itu sebanyak 248 orang pasien. Sementara,  jumlah pasien sembuh sebanyak 224 orang dan pasien meninggal 22 orang.

Sedangkan pada tanggal 13 Mei 2021, tercatat penambahan kasus pada hari itu sebanyak 148 orang pasien. Sementara, jumlah pasien sembuh sebanyak 151 orang dan pasien meninggal 11 orang.

Terkait sebaran zonasi, tambah mantan Karo Humas dan Protokol Pemprov. Jatim ini, di Jawa Timur sudah tidak ditemukan wilayah dengan zona merah, tetapi  zona orange dan kuning. Sebanyak 26 kabupaten/kota di Jatim kategori zona orange. Sedangkan zona kuning tercatat sebanyak 12 Kabupaten/kota, yakni Pamekasan, Probolinggo, Bondowoso, Sampang, Sumenep, Lumajang, Bangkalan, Pasuruan, Situbondo, Tuban, dan Jember.

Sebagai informasi, berikut isi pesan berantai yang hoax dan beredar tersebut :

JATIM MELEDAK

UPDATE DATA TERPAPAR COVID-19 MINGGU INI, Kota Madiun peringkat pertama :

Ngenes lihatnya

1. Kota Surabaya positif 210 orang
2. Kab. Sidoarjo positif 195 orang
3. Gresik positif 205 orang
4. Lamongan positif 225 orang
5. Bojonegoro positif 188 orang
6. Tuban positif 175 orang
7. Probolinggo positif 210 orang
8. Malang positif 165 orang
9. Pasuruan positif 215 orang
10. Madiun positif 11.876 orang* (pemecah record)
11. Situbondo positif 250 orang
12. Bondowoso positif 12 orang
13. Besuki positif 125 orang
14. Jember positif 175 orang
15. Banyuwangi Positif 207 orang
16. Ponorogo positif 270 orang
17. Magetan positif 300 orang (tetap waspada)
18. Ngawi positif 175 orang
20. Cepu positif 275 orang
21. Pacitan positif 180 orang
22. Kediri positif 575 orang
23. Blitar positi 190 orang
24. Nganjuk positif 165 orang
25. Tulung agung positif 25 orang
26. Jombang positif 95 orang

Kementerian Kesehatan memperkirakan akan terjadi Ledakan yg sangat luar biasa

_Oleh karena itu mari kita berdoa semoga mereka yg positif di beri kesembuhan dan dipermudah segala urusan.
Aamiin.

Monggo dishare dateng group sanes, kersane langkung waspada

Salam sehat tetap patuhi protokol kesehatan.

Sumber : Diskominfo Prov Jatim

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Ini Surat Edaran Gubernur Jatim Tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 2021 di Saat Pandemi

Ini Surat Edaran Gubernur Jatim Tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 2021 di Saat Pandemi

DERO.NGAWIKAB.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang penyelenggaraan shalat Idul Fitri 1442 H/ 2021 di saat masa pandemi Covid-19 di Jatim.

SE yang bernomor 451/10180/012.1.2021 itu ditujukan kepada Bupati/Wali Kota Se-Jawa Timur.

Surat berkop Pancasila itu bertujuan memberi rasa aman kepada umat Islam di Jawa Timur dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1442 H/2021.

Baca Juga :

Hal tersebut disampaikan berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 07 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 Di Saat Masa Pandemi Covid serta hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan beberapa Organisasi Masyarakat Islam di Jawa Timur pada tanggal 9 Mei 2021 kemarin.

Oleh karena itu diperlukan panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dalam rangka melindungi masyarakat.

Berikut Panduan Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Idul Fitri 1442 H/2021

  1. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama dapat dilakukan di semua masjid dan musholla dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid dan musholla dengan memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat;
b. Kegiatan takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian; dan
c. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musholla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musholla dengan tetap menjaga ketenteraman umum.
d. Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopimka, Desa/Lurah, Gugus Tugas COVID 19, melaksanakan asistensi terhadap tempat yang akan dilaksanakan Sholat Idul Fitri, antara lain cek tempat, dan protokol Kesehatan yang akan diterapkan.

Surat-Edaran-ttg-Penyelenggaraan-Sholat-Idul-Fitri-Tahun-1442-H-Di-Saat-Masa-Pandemi-Covid-19-Jatim


2. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 di Jawa Timur berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagaimana diatur dalam PPKM Mikro sebagai berikut:

a. Zona Merah, sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya;
b. Zona Oranye, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 15% dari kapasitas tempat; dan
c. Zona Kuning dan Hijau, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat.

3. Dalam hal Sholat Idul Fitri dilaksanakan sebagaimana angka 2 huruf b dan huruf c wajib memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat serta ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat memaksimalkan jumlah masjid/musholla dan lapangan yang ada di di wilayah zona masing-masing;
b. Sholat Idul Fitri sesuai rukun sholat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir;
C. Panitia sholat menggunakan alat pengecek suhu (thermogun) dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir;

d. Bagi para lansia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau perjalanan, disarankan tidak menghadiri sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
e. Seluruh jamaah wajib memakal masker, membawa tempat untuk alas kaki dan sajadah selama pelaksanaan sholat Idul Fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah paling lama 10 menit;
g. Imam Sholat Idul Fitri saat memimpin pelaksanaan sholat agar membaca surat-surat pendek;
h. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri di Masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khotib dan jamaah; dan

i. Setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.

4. Panitia Sholat Idul Fitri sebelum menggelar sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satgas penanganan COVID 19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, aman dan terkendali; dan


5. Silaturahim dalam rangka Idul Fitri hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan open house/Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

Lebih Jelasnya Download DiSini

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Dishub Jatim Perbolehkan Perjalanan Non-Mudik dengan Pembagian 7 Rayon, Ngawi Masuk Wilayah Rayon V

Dishub Jatim Perbolehkan Perjalanan Non-Mudik dengan Pembagian 7 Rayon, Ngawi Masuk Wilayah Rayon V

DERO.NGAWIKAB.ID — Masa pemberlakuan larangan mudik telah dimulai hari ini, Kamis (06/05/2021) sampai dengan setelah lebaran 17 Mei 2021 mendatang.

Larangan mudik ini diberlakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan diberikan ketegasan pada pos-pos penyekatan di masing-masing wilayah.

Pemerinta Provinsi Jawa Timur mengelompokkan 38 kabupaten/kota ke dalam 7 rayon ditambah 1 rayon khusus area Banyuwangi untuk memberikan akses perjalanan non-mudik bagi masyarakat.

Baca Juga :

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, bahwasanya masyarakat diperbolehkan melakukan perjalanan non-mudik dalam satu rayon.

“Perjalanan non-mudik kalau dalam satu rayon (diperbolehkan). Tetapi, antar rayon tidak boleh, dan pasti diperiksa di pos penyekatan,” ujar Kadishub Jatim, Nyono.

Pihaknya menyampaikan bahwa meskipun perjalanan dalam satu rayon diperbolehkan, masyarakat tetap harus membawa surat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena ada pemeriksaan sewaktu-waktu oleh petugas.

Namun demikian, lanjut Nyono menegaskan bahwa perjalanan non-mudik dihimbau hanya untuk keperluan mendesak, seperti pekerjaan, keperluan berobat, hingga menjenguk keluarga yang sakit.

Berikut ini adalah pembagian 7 rayon di provinsi Jawa Timur bagi pelaku perjalanan non-mudik :

  1. Rayon I meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto.
  2. Rayon II meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo.
  3. Rayon III meliputi Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo.
  4. Rayon IV meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Nganjuk, Jombang, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Trenggalek.
  5. Rayon V meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan.
  6. Rayon VI meliputi Bojonegoro, Tuban, Lamongan.
  7. Rayon VII meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep.
  8. Lebih lanjut Nyono menyebutkan pula bahwa Pos penyekatan antar rayon diaktifkan untuk memberikan kewaspadaan dan pengetatan bagi para pelaku perjalanan non-mudik.

Sumber : KampoengNgawi

Baca Juga :

Akhir April, Penyekatan Larangan Mudik Berlaku di Jatim. Ini Jelasnya

Akhir April, Penyekatan Larangan Mudik Berlaku di Jatim. Ini Jelasnya

DERO.NGAWIKAB.ID – Apel Kesiapan Larangan Mudik, di Hari Raya Idul Fitri 1442 H, digelar oleh Forkopimda Jawa Timur, pada Senin (26/4/2021), di Lapangan Mapolda Jatim. Ini, sebagai pertanda bahwa operasi penyekatan larangan mudik di Jawa Timur mulai dilakukan.

Hadir dalam apel, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta. Gelar Apel Kesiapan Larangan Mudik, diikuti anggota TNI-Polri maupun PNS dan perwakilan unsur komponen masyarakat.

Seluruh personel gabungan ini nanti akan disiagakan untuk mengantisipasi masyarakat yang mudik ke sejumlah daerah di Jatim. Nantinya, seluruh personel akan disebar di sejumlah titik atau pos masing-masing untuk melakukan penyekatan.

“Pemerintah sudah memberikan batasan bahwa mulai tanggal 22 April sampai 6 Mei 2021, ini masih diizinkan perjalanan masuk Jawa Timur tentunya. Tetapi, harus menunjukkan surat bebas Covid-19,” kata Pangdam V Brawijaya dalam amanatnya.

Baca Juga:

Mayjend TNI Suharyanto menjelaskan, usai tanggal 6 Mei 2021, masyarakat tak diperkenankan lagi mengenakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi untuk mudik. Penyekatan itu juga salah satu wujud pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Jatim.

“Setelah sampai nanti tanggal 16 Mei 2021, selesai hari raya, itu tidak boleh lagi (mudik). Seluruh transportasi umum, nanti tidak beroperasi. Nah, di sinilah tugas dari aparat Polri dibantu oleh TNI dan komponen bangsa yang lain, melaksanakan penyekatan – penyekatan,” lanjut dia.

Untuk masuk ke Provinsi Jatim, Pangdam menyebut ada 7 titik sedangkan, untuk antar kota di Provinsi Jatim. Ada 20 titik yang akan disekat, yakni Madiun-Magetan, Madura sisi utara, Madura sisi selatan, Gerbang tol Ngawi, Gerbang tol Probolinggo, Gresik-Lamongan, Nganjuk-Jombang, Jombang-Mojokerto. Kemudian Blitar-Kediri, Kediri-Malang, Bojonegoro-Tuban, Ngawi-Madiun, Sidoarjo-Pasuruan, Mojokerto-Sidoarjo, Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Situbondo, Pasuruan-Malang, Malang-Lumajang, Situbondo-Banyuwangi, Jember-Lumajang, dan Ngawi-Madiun.

Para personel gabungan akan segera di plot sesuai daerah masing-masing yang telah ditentukan. Diharapkan personel gabungan yang mengemban amanat, untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan mengantisipasi virus Corona varian baru agar tak masuk dan merebak di Jatim.

“Seperti kita ketahui bersama, situasi yang berkembang, khususnya terkait covid-19, di beberapa negara di luar Indonesia, baik di Amerika, Amerika Latin, di Eropa, di Asia Selatan, dan yang ekstrim mungkin para anggota pun mengetahui yaitu di India, terjadi lonjakan peningkatan covid-19 yang luar biasa,” tandasnya.

“Jangan sampai, kejadian yang seperti saya sampaikan di luar Indonesia ini juga menimpa negara kita, bahkan di Jatim. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bertindak tegas tapi tetap humanis,” tambah Pangdam selaku Inspektur Apel Kesiapan Larangan Mudik.

Sementara itu, perihal kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang dikenal dengan TKI yang belakangan cukup banyak datang ke Provinsi Jatim, yang semula 1 bulan hanya 500 sampai 700, ia mewanti-wanti untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Selanjutnya juga melakukan antisipasi serta bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait.

Pihak Pemprov Jatim pun mengaku menaruh perhatian dengan hal itu. Harapannya, para PMI yang terlanjur masuk ke daerah-daerah Jatim, tak membawa virus varian baru atau mutasi virus baru tersebut.

“Untuk kemarin saja, hampir 2000 PMI. Ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Apalagi para PMI ini disinyalir membawa virus-virus varian baru, membawa virus yang belum terdeteksi. Ini pun menjadi pokok perhatian kita bahwa kalian (personel gabungan) nanti disamping melaksanakan penyekatan pengamanan larangan mudik, juga akan dilibatkan dalam proses pengurusan PMI tersebut,” pungkas Pangdam V Brawijaya dalam amanatnya.

Baca Juga Pos Berita Sebelumnya :