Presiden Putuskan PPKM Level 4 Dilanjutkan Sampai 9 Agustus

Presiden Putuskan PPKM Level 4 Dilanjutkan Sampai 9 Agustus

DERO.NGAWIKAB.ID – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga tanggal 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu. Menurut Presiden, kebijakan PPKM yang berlangsung sebelumnya dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus telah memberikan hasil yang baik dalam berbagai indikator penanganan Covid-19 di Tanah Air.

“PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan. perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah,” ujar Presiden dalam.pernyataannya terkait perkembangan PPKM di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Agustus 2021.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Ketiga, kegiatan pengetesan, pelacakan, isolasi, dan perawatan atau 3T secara masif, termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Presiden juga mengakui bahwa pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Menurutnya, pemerintah juga harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan yang diambil tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian.

“Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat,” imbuhnya.

Meskipun sudah mulai ada perbaikan, KepalaNegara mengingatkan bahwa perkembangankasus Covid-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Oleh karena itu, Presiden mengimbau semua pihak agar terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus Covid-19 ini.

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitassosial ekonomi, pemerintah tetap mendorongpercepatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan SosialTunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, serta bantuan subsidi upah yang juga sudah mulai berjalan.

“Program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 30 Juli yang lalu,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, dokter, dan perawat yang berada.di garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa manusia akibat Covid-19. Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang pemerintah terapkan.

“Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19 dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran Covid-19 di hari-hari terakhir,” jelasnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan dermawan yang ikut membantu pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan, memfasilitasi isolasi mandiri, dan upaya-upaya sosial lainnya. “Covid-19 adalah tantangan yang harus kita atasi bersama melalui usaha dan kerja keras serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini. Insyaallah kita akan dapat segera terbebas dari pandemi Covid-19,” tandasnya.

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Ini Peran Kemendes Di Trisula Penanganan Covid-19

Ini Peran Kemendes Di Trisula Penanganan Covid-19

DERO.NGAWIKAB.ID – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini Bangsa Indonesia sedang diberi ujian luar biasa yaitu Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) miliki tanggung jawab, tugas dan fungsi untuk terlibat aktif dalam mengatasi Pandemi Covid-19 ini,” kata Wamendes Budi Arie saat pimpin apel pagi, Senin (2/8/2021).

Wamen Budi Arie menegaskan, strategi penanggulangan Covid-19 harus komprehensif tapi juga sekaligus dinamis.

Kemendes PDTT harus bertanggung jawab menyukseskan langkah negara untuk keluar dari pandemi Covid-19.

Trisula penanganan Covid-19 yaitu Pertama, Penanggulangan kesehatan, Kedua Perlindungan Sosial dan Ketiga Stimulus Ekonomi.

“Tiga strategi besar itu disering diibaratkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Rem dan Gas,” kata Wamen Budi Arie.

Tiga strategi itu, kata Budi Aries ada di Kemendes PDTT. Pertama, penanggulangan kesehatan miliki dua strategi besar yaitu disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dan mempercepat vaksinasi.

Karena itulah, Kemendes PDTT harus contoh, teladan dan instruksi kepada stakeholder di desa untuk disiplin jalankan Prokes dan mendukung upaya Pemerintah untuk percepat vaksinasi.

Yang kedua, perlindungan sosial. Kemendes PDTT punya amanatkan untuk jalankan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

“Perlindungan sosial bagi masyarakat desa yang terdampak Covid-19,” kata Wamen Budi Arie.

Ini jadi tanggung jawab seluruh elemen di lingkup Kemendes PDTT untuk memastikan seluruh warga desa yang berhak menerima BLT.

Ketiga, kata Budi Arie, Strategi Stimulus Ekonomi. Kemendes PDTT miliki tanggung jawab dan solusi pemulihan ekonomi nasional, khususnya di desa.

Sesuai dengan kebijakan Menteri Desa PDT agar mendorong agar Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang bersumber dari Dana Desa.

“Ini bagian dari skema Stimulus Ekonomi agar masyarakat bisa peroleh pendapatan dan mendorong daya beli masyarakat desa,” kata Wamen Budi Arie.

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Gus Halim Imbau Warga Tetap Di Rumah

Gus Halim Imbau Warga Tetap Di Rumah

DERO.NGAWIKAB.ID – Memasuki hari kedua Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar kembali mengimbau warga desa.

“Hari ini, memasuki hari kedua PPKM Darurat, saya himbau warga desa tetap dirumah, mohon ditahan dulu segala bentuk aktivitas diluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak,” kata Menteri Halim Iskandar yang dikutip lewat cuitan di akun twitter @halimiskandarnu pada Minggu (4/7) lalu.

Baca Juga :

Menteri Halim Iskandar meyakini jika warga desa juga tidak ingin ada pandemi Covid-19 ini ada di Indonesia.

“Kasus Covid-19 semakin meningkat, saya yakin semuanya tidak menginginkan hal ini terjadi, jika semuanya ingin pandemi Covid-19 ini segera berlalu, mari kita mulai dari diri sendiri,” cuit Menteri Halim Iskandar.

Menteri Halim Iskandar mengatakan, salah satu cara agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu adalah jika warga desa mulai tertib dan patuhi Protokol kesehatan.

Menteri Halim Iskandar ini juga selalu mendengungkan agar warga desa selalu jaga jarak, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah.

“Tetap waspada, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan; cuci tangan dg sabun dan air mengalir, selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas dan jangan lupa senantiasa memanjatkan doa,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Warga desa diajak untuk selalu berdoa agar pandemi Covid-19 berlalu dan ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali.

“Semoga pandemi ini segera berlalu, ekonomi pulih, indonesia nangkit. Desa Bisa,,,!!!,” Cuit Gus Halim lagi..

Sebelumnya, Gus Halim mengimbau seluruh Kepala Desa, Para Pendamping Desa dan seluruh warga desa berupa imbauan untuk melakukan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

Doa ini untuk menyikapi kondisi kekinian di Indonesia dengan kembali meningkatnya angka Covid-19.

“Doa bersama dilakukan bersama keluarga di rumah masing-masing,” kata Gus Halim.

Doa bersama keluarga ini diharapkan digelar secara rutin yang dimulai serentak pada hari ini Pukul 18.00 Waktu setempat di kediaman masing-masing.

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Gus Halim Imbau Kades Dan Warga Desa Gelar Doa Bersama Di Rumah

Gus Halim Imbau Kades Dan Warga Desa Gelar Doa Bersama Di Rumah

DERO.NGAWIKAB.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa, Para Pendamping Desa dan seluruh warga desa berupa imbauan untuk melakukan doa bersama.

Doa ini untuk menyikapi kondisi kekinian di Indonesia dengan kembali meningkatnya angka Covid-19.

Dalam surat resmi tersebut, Menteri Halim Iskandar mengimbau seluruh Kepala Desa, Pendamping Desa dan seluruh warga desa untuk melakukan doa bersama sesuai dengan agam dan kepercayaan masing-masing.

“Doa bersama dilakukan bersama keluarga di rumah masing-masing,” kata Menteri Halim Iskandar, Sabtu (3/7/2021).Doa bersama keluarga ini diharapkan digelar secara rutin yang dimulai serentak pada hari ini Pukul 18.00 Waktu setempat di kediaman masing-masing.

“Dalam doa memohon kepada Allah SWT dan Tuhan yang Maha Esa agar Pemimpin dan Seluruh Warga Negara Indonesia diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari wabah Covid-19,” kata Gus Halim, sapaan akrabnya.

Doa agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan.Kemudian berdoa agar Pemimpin dan Seluruh Rakyat Indonesia saling membantu, saling menguatkan dan bergotong royong dalam menangani pandemi Covid-19.

“Doa bersama agar Bangsa Indonesia dibebaskan dari pandemi Covid-19,” kata Gus Halim.Sebelumnya, Gus Halim mengatakan, sebagian besar masyarakat desa yang terkonfirmasi positif covid-19 tersebut adalah Pasien tanpa gejala (OTG).

Dalam hal ini, pasien dengan kategori OTG ditangani relawan desa lawan covid-19 melalui ruang isolasi yang telah tersedia di masing-masing desa.Adapun relawan desa lawan covid 19 dan penyediaan ruang isolasi desa sendiri, telah terbentuk sejak tahun 2020.

Gus Halim meminta seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi prokol kesehatan. Tak hanya itu, ia juga mengimbau agar masyarakat mulai menerapkan pemakaian masker dobel dan menghindari aktivitas makan bersama.

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Dalang Ki Manteb Sudharsono Tutup Usia, Begini Kiprahnya dalam Dunia Perwayangan

Dalang Ki Manteb Sudharsono Tutup Usia, Begini Kiprahnya dalam Dunia Perwayangan

DERO.NGAWIKAB.ID – Kabar duka kini telah menyelimuti dunia pewayangan Indonesia. Dalang kenamaan asal Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Ki Manteb Sudharsono dikabarkan meninggal dunia, pagi ini, Jumat (2/7/2021).

Ki Manteb meninggal di rumahnya sekitar pukul 10.00 WIB. Kabar duka ini disampaikan oleh Sekretaris Paguyuban Dhalang Surakarta (Padhasuka), Ki Sugeng Nugroho.

“Mas Manteb wafat pagi ini. Baru saja dikabari Mbak Warti (istri Ki Manteb). Mas Manteb wafat di rumahnya,” ujar Ki Sugeng.

Ki Sugeng pun mengatakan dirinya kini sedang perjalanan ke rumah duka. Ia juga belum bisa memberikan informasi lebih jauh mengenai penyebab wafatnya Ki Manteb maupun rencana pemakamannya.

“Nanti saya kabari lagi,” papar Ki Sugeng yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertunjukan ISI Surakarta tersebut.

Untuk diketahui, sosok dalang kelahiran 31 Agustus 1948 memiliki komorbid penyakit di paru-parunya.

Ki Manteb Sudharsono merupakan sesepuh dalang gaya Surakarta. Gaya sabetnya yang terkenal hingga dia menjabat julukan ‘dalang setan’ karena kepiawaian dan kecepatan memainkan anak wayang, terutama dalam adegan perang.

Dalam dunia pewayangan, Ki Manteb juga menjabat sebagai penasehat di organisasi Paguyuban Dalang Surakarta. Kiprahnya dalam dunia wayang juga diabadikan dalam buku “Ki Manteb Soedarsono Pemikiran dan Karya Pedalangannya,”.

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Mendagri Terbitkan Instruksi tentang PPKM Darurat Jawa-Bali

Mendagri Terbitkan Instruksi tentang PPKM Darurat Jawa-Bali

DERO.NGAWIKAB.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. (Unduh Inmendagri 15/2021 di sini)

Inmendagri yang ditandatangani Tito pada tanggal 2 Juli 2021 ini dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen. Peraturan ini juga untuk melengkapi pelaksanaan Inmendagri sebelumnya, mengenai PPKM Berbasis Mikro serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Ketentuan yang tertuang dalam instruksi ini khususnya ditujukan kepada para gubernur se-Jawa dan Bali serta bupati dan wali kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 dan 4 di Pulau Jawa dan Bali.

“Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,” ditegaskan Tito pada peraturan ini.

Selain tentang ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat, dalam instruksi ini dituangkan juga mengenai ketentuan penguatan 3T (testing, tracing, treatment) di setiap daerah.

Kemudian dituangkan juga mengenai percepatan vaksinasi. Mendagri menegaskan bahwa gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin.

“Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19,” tertuang dalam Inmendagri.

Mendagri juga menginstruksikan para kepala daerah untuk mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Selanjutnya, dalam Inmendagri juga dituangkan mengenai sanksi yang dapat dikenakan jika tidak melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam peraturan ini.

“Dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Tito dalam peraturan ini.

Selain itu, dituangkan juga penindakan terhadap pelanggar PPKM Darurat bagi pihak lainnya, dengan berpijak pada peraturan dan perundang—undangan yang ada.

Lebih lanjut disebutkan, bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM Darurat, tetap memberlakukan Inmendagri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

“Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Menteri ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19,” ditegaskan dalam peraturan ini.

Baca Juga :