Gus Halim : Digitalisasi Desa Harus Imbangi Literasi Digital

Gus Halim : Digitalisasi Desa Harus Imbangi Literasi Digital

DERO.NGAWIKAB.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus mendorong pemanfaatan teknologi digital di level desa. Digitalisasi di level desa ini juga harus diimbangi peningkatan literasi digital dari warga desa.

“Pengembangan desa berbasis digital sangat penting mengingat penetrasi internet saat ini begitu luar biasa. Kendati demikian digitalisasi di level desa ini harus diimbangi dengan literasi digital yang memadai karena ada banyak dampak negatif penggunaan gadget berbasis internet,” ujar Menteri Abdul Halim Iskandar, saat meresmikan desa digital di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Sabtu (20/11/2021).

Dia mengatakan, pengembangan teknologi digital di desa penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Menurutnya berbagai layanan administrasi desa akan lebih mudah dilakukan jika berbasis digitalisasi.

“Teknologi digital yang ada tak hanya digunakan untuk mempermudah pemerintahan desa dalam mengakses informasi terkait warga, namun juga memberikan kemudahan bagi warga untuk mengakses informasi desa seperti realisasi penggunaan dana desa dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Asli Desa (APBDes),” katanya.

Gus Halim-sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar-menilai selain untuk mempermudah layanan publik, digitalisasi di level desa juga bisa digunakan untuk mempercepat gerak ekonomi desa. Saat ini desa-desa di Indonesia telah banyak mempunyai produk unggulan baik dalam bentuk barang dan jasa. Dengan adanya digitalisasi di level desa, pemasaran produk unggulan tersebut bisa dilakukan dengan mudah.

“Saat ini jika Anda membuka market place, banyak sekali toko online BUMDes yang memasarkan produk pertanian, kerajian hingga layanan desa wisata. Ini tentu perkembangan yang sangat mengembirakan. Desa Air Seruk harus memanfaatkan digitalisasi desa ini untuk mengembangkan layanan publik hingga memasarkan produk unggulan yang ada,” katanya.

Gus Halim mengungkapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyediakan sebuah aplikasi untuk membantu promosi wisata desa di seluruh Indonesia. Aplikasi tersebut, kata Gus Halim, akan menjadi wadah promosi bagi Badan Usah Milik Desa (BUMDes) yang memiliki unit usaha wisata desa. “Ribuan (wisata desa) ini akan masuk ke dalam aplikasi desa wisata yang telah disiapkan Kemendes (Kemendes PDTT). Dengan begitu desa wisata kita akan dikenal di seluruh Indonesia bahkan dunia,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Gus Halim ada dampak-dampak negatif yang harus diantisipasi seiring digitalisasi di level desa. Akses informasi yang cepat dan hampir tidak ada batas sering memunculkan berbagai gejolak tak perlu. Terkadang warga desa menelan mentah-mentah berbagai informasi yang masuk ke gadget mereka, padahal informasi itu bagian dari hoax. “Literasi digital menjadi pekerjaan rumah tersendiri agar warga tidak terpancing dengan dampak negatif digitalisasi seperti maraknya berita hoax maupun rayuan pinjaman online ilegal,” katanya.

Bupati Belitung, Sahani Saleh mengatakan, Desa Air Seruk adalah pilot project pengembangan desa di Belitung. aMenurutnya, desa tersebut istimewa karena dikenal sebagai desa pejuang, yang pernah menjadi titik lokasi perang antara masyarakat Belitung dan Belanda.

Di samping itu, Sahani Saleh juga mengatakan bahwa desa tersebut memiliki nilai toleransi yang tinggi. Terbukti, desa yang memiliki warga dengan ragam latar belakang agama dan organisasi kemasyarakatan tersebut selalu berjalan harmonis tanpa adanya perselisihan.

“Di sini setiap tahun kita peringati hari perlawanan rakyat Belitung untuk mengenang tragedi tersebut (perang melawan Belanda). Ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bagaimana kehidupan bangsa negara dimulai dari sejarah,” terangnya.

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres 15/2021 tentang Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres 15/2021 tentang Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia

DERO.NGAWIKAB.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada tanggal 8 September 2021.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) telah diluncurkan pemerintah pada tanggal 14 Mei tahun lalu untuk lebih mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk industri kecil dan menengah (IKM).

“Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia perlu dukungan berupa pendataan, pelatihan, akses permodalan, perluasan pasar, pelaksanaan kampanye, penganggaran, dan stimulus ekonomi,” disebutkan dalam pertimbangan peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini.

Tim Gernas BBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas dari tim sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

  • Pertama, melaksanakan kegiatan pencapaian target Gernas BBI, yang meliputi peningkatan jumlah UMKM/IKM termasuk pelaku ekonomi kreatif yang masuk dalam ekosistem digital; peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal; peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal; dan stimulus ekonomi untuk UMKM/IKM termasuk pelaku ekonomi kreatif Gernas BBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kedua, menyelaraskan program Gernas BBI dengan kampanye publik Gernas BBI.
  • Ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target Gernas BBI.
  • Keempat, pelaporan data perkembangan Gernas BBI.

Susunan Tim Gernas BBI terdiri dari  Ketua dan Wakil Ketua, Ketua dan Wakil Ketua Harian, serta Anggota dan Sekretaris.

Disebutkan dalam Keppres, Ketua Gernas BBI adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Wakil Ketua diduduki Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan Ketua Harian dijabat oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Wakil Ketua Harian dijabat oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selanjutnya, duduk sebagai anggota sejumlah menteri dan kepala lembaga, yaitu Menteri Perindustrian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan; Menteri Sosial; Menteri Ketenagakerjaan; Menteri Perdagangan; serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Perhubungan; Menteri Pertanian; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Kepala Badan Pusat Statistik.

“Keanggotaan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Tim Gernas BBI tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ditegaskan pada Pasal 9.

Berdasarkan ketentuan peraturan ini, dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Gernas BBI dapat melibatkan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, asosiasi, industri, organisasi profesi, akademisi, dan media.

“Ketua Tim Gernas BBI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” bunyi ketentuan penutup dalam Keppres 15/2021 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ini.

Sumber: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-keppres-15-2021-tentang-tim-gernas-bangga-buatan-indonesia/

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Mendes Ajak Petani Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Mendes Ajak Petani Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

DERO.NGAWIKAB.ID – Sektor pertanian terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional di saat pandemi. Masyarakat di desa yang mayoritas berpencaharian sebagai petani pun diajak untuk terus menggenjot produktivitas sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional di tengah situasi yang belum menentu sebagai dampak pandemi Covid-19.

“Ini adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penurunan stunting. Ayo kita ajak para petani kita untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Kalau ini bisa berjalan dengan zonasi yang jelas, kita akan pastikan bahwa impor bisa dikurangi,” Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Sabtu (13/11/2021).

Ajakan itu diserukan Gus Menteri -sapaan Abdul Halim Iskandar- saat melakukan panen raya padi di Desa E Wonokerto, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Mendes mengapresiasi panen raya padi ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam menjaga ketahanan pangan.

Mendes PDTT menjelaskan, selain ketahanan pangan, panen raya padi seperti di Musi Waras ini juga menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan penurunan stunting yang menjadi salah satu agenda Presiden Jokowi. Ia yakin, pertanian bisa menjadi salah satu jalan mewujudkan Indonesia mandiri dalam di bidang pangan.

Gus Halim mengatakan, manajemen pertanian di Desa E Wonokerto tersebut layak dipuji. Panen raya di lahan sawah seluas 4 hektare tersebut merupakan yang ketiga kali pada tahun ini. Padi yang dipanen pada bulan November ini adalah hasil tanam sejak Agustus lalu.

“Panen raya padi IP 300. Dalam satu tahun bisa tiga kali panen. Artinya, manajemen petaninya bagus, pendampingan bupati juga bagus,” kata Gus Halim.

Dalam kesempatan ini hadir juga Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Sugito, Plt Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT Razali, dan Bupati Musi Rawas Ratna Machmud. Bupati Ratna merespons pujian Mendes dengan komitmen untuk mewujudkan Musi Rawas sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Sumatra Selatan.

“Sebagai bupati saya yakin Musi Rawas akan kembali menjadi lumbung pangan di Provinsi Sumatera Selatan ini,” pungkas dia.

Sumber : Humas Kemendes PDTT

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

SDGS Desa 100 Persen Tangani Stunting Di Desa

SDGS Desa 100 Persen Tangani Stunting Di Desa

DERO.NGAWIKAB.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memastikan bahwa penanggulangan stunting di desa menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa.

Penanganan stunting di desa tercakup dalam tujuan-tujuan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa. Diantaranya adalah tujuan SDGs Desa ke-1, tujuan SDGs Desa ke-2, dan tujuan SDGs Desa ke-5. Begitu disampaikan pria yang akrab di sapa Gus Halim ini, pada acara Sapa Indonesia, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Indonesia Bebas Stunting secara live di Kompas TV, Jumat (12/11/2021).

“Kementerian Desa punya alat kebijakan pembangunan desa yang kita sebut dengan SDGs Desa, disitu ada 18 goals. Goals pertama dan kedua terkait dengan stunting yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Dua hal ini jelas mengarah pada stunting kemudian bicara tentang goals kelima sanitasi dan air bersih. Ini juga terkait dengan stunting,” papar Gus Halim.

Ditegaskan oleh Gus Halim, bahwa penanggulangan stunting di desa dapat menggunakan dana desa. Menurutnya, kebijakan penangan stunting di desa telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sejak tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021.

“Kebijakan kita terkait dengan prioritas penggunaan dana desa direkomendasikan untuk urusan misalnya penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita itu juga direkomendasikan dalam penggunaan dana desa,” ujar Gus Halim.

Gus Halim menambahkan bahwa peran kepala desa sangat penting dan menentukan dalam penanganan stunting di desa. Data Kementerian Desa PDTT menyebut pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting dilakukan desa melalui kegiatan pemberian makanan tambahan anak dengan total anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 2,4 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp 1,6 triliun; kegiatan rehab dan operasional posyandu, pada tahun 2019 sebesar Rp 1,7 triliun dan pada tahun 2020 sebesar Rp 4,1 triliun; kegiatan pembelian obat untuk poskesdes dan polindes, pada tahun 2019 sebesar Rp 554 miliar dan pada tahun 2020 sebesar Rp 538 miliar; untuk anggaran operasional bidan desa, pada 2019 sebesar Rp 318 miliar, dan pada 2020 sebesar Rp 57 miliar; kegiatan rehab dan operasional Polindes, pada tahun 2019 sebesar Rp 8,2 miliar, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 7,4 miliar; kegiatan rehab dan operasional Poskesdes, pada tahun 2019 sebesar Rp 13 miliar dan pada tahun 2020 sebesar Rp 23 miliar.

“Dana desa sangat bisa digunakan pelatihan pemantauan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, bagaimana kita pahami urusan stunting kita bicara tentang seribu hari kehidupan. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala untuk ibu hamil dan menyusui itu juga menjadi bagian dari pemanfaatan dana desa,” sambungnya.

Stunting adalah salah satu permasalahan yang masih terjadi di Indonesia. Pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut sebagai salah satu kunci menuju Indonesia emas 2045. Sampai pada tahun 2019, data BKKBN menunjukkan bahwa stunting di Indonesia mencapai 27,67 persen. Meskipun telah turun daripada tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih terhitung tinggi karena melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh WHO.

Gus Halim menyebut data menjadi kunci utama dalam penanganan stunting. Jika data yang digunakan berasal dari level mikro yang berasal dari desa, maka target pemerintah untuk menurunkan stunting sebanyak 14 persen dapat terwujud.

“Dengan SDGs Desa, sejak tahun 2021 ini desa-desa telah melakukan pendataan mikro level individu dan keluarga, itu dilakukan desa sendiri oleh relawan desa. Jadi, datanya sudah ada di desa,” terangnya.

Tidak hanya itu, kerjasama dari K/L terkait juga berperan besar, salah satunya dari BKKBN. Targetnya pun tidak hanya kepada masyarakat bawah, namun kepada seluruh lapisan masyarakat agar target penurunan stunting benar-benar terwujud.

“Masalah stunting bukan hanya soal makanan bergizi dan seterusnya tapi juga pemahaman. Stunting juga bisa dialami oleh masyarakat kelas menengah. Bukan karena miskin tapi tidak paham dan pola makannya rusak. Makanya pelatihan berkaitan pencegahan stunting juga masuk dalam prioritas pemanfaatan dana desa,” tutup Gus Halim.

Sumber : Kemendes PDTT

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Kabar Gembira: Kemenparekraf Buka Penerimaan Proposal Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Tahun 2022

Kabar Gembira: Kemenparekraf Buka Penerimaan Proposal Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Tahun 2022

DERO.NGAWIKAB.ID – Kabar gembira bagi para pelaku ekonomi kreatif di tanah air. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif segera membuka penerimaan proposal Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Tahun 2022.

Bantuan yang akan diberikan berupa Fasilitasi Revitalisasi Prasarana Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dan Sarana Ruang Kreatif.

Dilansir dari akun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jangka waktu penerimaan proposal mulai 8 November 2021 hingga 8 Desember 2021.

Bagi anda pelaku ekonomi kreatif yang berminat, segera siapkan proposal terbaikmu dan kirimkan sebelum batas akhir penerimaan.

Pastikan proposal yang diajukan sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Banper Infrastruktur Ekonomi Kreatif Tahun 2022. Petunjuk Teknis Banper Infrastruktur Ekonomi Kreatif Tahun 2022 dapat diunduh melalui bit.ly/JuknisBanper2022.

Ajukan proposal melalui https://banper.kemenparekraf.go.id/

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Gus Halim : Desa Kunci Pembangunan Indonesia

Gus Halim : Desa Kunci Pembangunan Indonesia

DERO.NGAWIKAB.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan Indonesia. Keberhasilan pembangunan desa memastikan keberhasilan pembangunan di tingkat nasional.

“Kenapa desa begitu strategis? Karena pada hakikatnya, kalau kita ingin melakukan percepatan pembangunan di Indonesia, itu kuncinya ya ada di desa,” ujar Halim Iskandar saat memberikan orasi ilmiah dalam wisuda Universitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (7/11/2021).

Gus Halim-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-menjelaskan desa sebagai satuan pemerintahan terkecil sehari-hari berhadapan langsung dengan persoalan rakyat. Jika berbagai persoalan masyarakat di level desa baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya tuntas, maka bisa dipastikan persoalan yang sama di level nasional akan terselesaikan. “Sebagai contoh, Kabupaten Pasuruan tidak akan bisa maju jika desa-desa di Pasuruan stagnan. Begitu juga Provinsi Jawa Timur, tidak akan mengalami percepatan kemajuan pembangunan kalau desa-desa di Jawa Timur tidak melakukan percepatan di dalam pembangunan,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Gus Halim, saat ini Kemendes PDTT memberikan arah yang jelas di dalam proses pembangunan desa, yaitu dengan konsep SDGs Global yang kemudian diturunkan ke level desa, menjadi SDGs Desa. Dalam proses mencapai tujuan SDGs Desa ini kemudian ditunjang data desa yang bersifat mikro. “Kenapa level desa? Karena pertama level desa itu lingkupnya kecil. Kedua, data yang ada pasti bersifat mikro. Ketika berbicara kemiskinan datanya mikro, orangnya ada, alamatnya di mana, kenapa miskin, masalah yang dihadapi apa sehingga jelas bagaimana cara mengatasinya,” ujar Gus Halim.

Data mikro ini, lanjut Gus Halim menjadi kunci sebagai basis tahapan dalam mencapai SDGs Desa. Dia mencontohkan saat berbicara Kesehatan, dengan data mikro akan terpetakan dengan jelas jenis penyakit warga, penyebabnya, hingga opsi penanggulanggannya. Begitu juga ketika berbicara tentang kualitas pendidikan, baik yang merosot atau untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga bisa melakukan pemetaan di level desa dengan data yang mikro. “Ketika kita bicara data mikro, maka kita pasti akan bisa menangani secara detail. Karena dengan data mikro bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita rangkul,” jelasnya.

Gus Halim mengungkapkan dalam SDGs Desa ditetapkan 18 tujuan dengan 222 indikator. Sebagai tujuan prioritas, SDGs Desa menetapkan desa tanpa kemiskinan. “Kenapa kemudian desa tanpa kemiskinan menjadi prioritas utama di dalam SDGs Desa, atau menjadi tujuan yang pertama? karena dengan hilangnya kemiskinan di desa, maka hilanglah kemiskinan Kabupaten Pasuruan,” katanya.

“Dengan hilangnya kemiskinan desa-desa di Provinsi Jawa Timur, maka hilanglah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dengan hilangnya kemiskinan desa-desa di seluruh Indonesia, sebesar 74.961 desa, maka hilanglah kemiskinan di Indonesia,” imbuh Gus Halim.

Saat ini, kata Gus Halim berbagai data mikro tersebut telah dikumpulkan Kemendes PDTT dalam Sistem Informasi Desa (SID). Data tersebut berupa satu nama satu alamat warga dan keluarga, data wilayah terkecil level RT, dan data pembangunan desa. Data Desa tersebut, dikumpulkan oleh relawan desa, tersedia dan dimiliki oleh desa, serta digunakan oleh desa. “SID ini kemudian mengintegrasikan informasi potensi dan masalah tiap-tiap desa yang diolah menjadi rekomendasi pembangunan bagi satu per satu desa. Upaya ini memadukan pengorganisasian langkah 74.961 desa, dengan tetap menjamin kelestarian 741 budaya lokal berikut lebih dari 500 ribu lembaga sosial desa yang masih aktif,” urainya.

Gus Halim mengungkapkan per tanggal 5 November 2021, SID telah mencatat ada 1.591.317 kader desa yang tergabung dalam Pokja Relawan Pendataan Desa. , Di tangan mereka, telah terkumpul data desa sebanyak 45.246 desa (60%), data rukun tetangga sebanyak 494.391 RT, data keluarga sebanyak 31.698.043 keluarga (99%), dan data warga sebanyak 94.836.652 orang (80%). “Dalam kesempatan ini pun saya mengajak kalangan kampus termasuk para wisudawan dan wisudawati untuk terlibat aktif dalam percepatan pembangunan desa, karena kita saat ini punya arah yang jelas, data yang jelas, dan rencana aksi yang jelas untuk percepatan pembangunan desa. Sudah saatnya kita bangga desa karena desa bisa,”pungkasnya.

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :