Download Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN TA 2022

Download Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN TA 2022

DERO.NGAWIKAB.ID – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Senin (29/11/21).

Perpres tersebut memuat anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara dan pembiayaan anggaran.

Anggaran pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Kemudian, belanja negara meliputi anggaran belanja pemerintah pusat, anggaran transfer ke daerah dan dana desa (DD).

Tangkapan layar Salinan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Khusus anggaran transfer dana desa (DD) ditentukan penggunaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 4 sebagai berikut:

  • Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  • Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  • Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desamsetiap desa; dan
  • Program sektor prioritas lainnya.
  • Berikut salinan Perpres Nomor 104 Tahun 2021

Atau dapat didownload di link SALINAN PERPRES NOMOR 104 TAHUN 2021

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya:

Kasus Global Omicron Meningkat Signifikan, Pemerintah Perkuat Surveilans dan Karantina

Kasus Global Omicron Meningkat Signifikan, Pemerintah Perkuat Surveilans dan Karantina

DERO.NGAWIKAB.ID – Dalam sepekan terakhir, terjadi peningkatan signifikan kasus COVID-19 varian Omicron secara global. Kasus Omicron global meningkat dari 7.900 kasus menjadi 62.342 kasus atau sekitar delapan kali lipat. Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan kasus varian baru tersebut.

“Kami dengan bantuan TNI, Polri, dan Kemendagri akan memperkuat proses surveilans dan juga karantina di pintu masuk-pintu masuk laut dan darat,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (20/12) secara daring.

Menkes menambahkan, tingkat positivity rate pelaku perjalanan yang masuk melalui jalur darat dan laut cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jalur udara.

“Dalam seminggu terakhir terjadi peningkatan pelaku perjalanan luar negeri yang cukup tinggi di seluruh pintu masuk. Kita sudah amati, semua kita tes PCR dan genome sequencing, ternyata pintu masuk laut dan pintu masuk darat jauh lebih tinggi positivity rate-nya dibandingkan pintu masuk udara,” ujarnya.

Selain dengan tes whole genome sequencing (WGS), ujar Budi, pihaknya juga menggunakan tes PCR dengan metode S gene target failure (STGF) yang dapat lebih cepat mendeteksi varian COVID-19.

“Tes PCR dengan SGTF berfungsi sebagai marker jadi tidak 10 persen seperti WGS tapi kemungkinan besar bisa mendeteksi Omicron dalam waktu 4-6 jam saja, sedangkan WGS membutuhkan 3-5 hari,” terangnya.

Terkait kasus Omicron yang sudah terdeteksi di Indonesia, Menkes menegaskan bahwa semua kasus tersebut berasal dari luar negeri atau imported case.

“Sekarang kita sudah bisa mengonfirmasi bahwa tenaga kebersihan tersebut kenanya pada tanggal 8 Desember berasal dari pelaku perjalanan luar negeri seorang wanita Indonesia yang datang pada tanggal 27 November dari Nigeria. Jadi sudah terbukti bahwa semua kasus yang ada di Indonesia adalah imported case,” jelasnya.

Pengetatan pintu kedatangan negara pun dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya kasus imported case terutama varian Omicron.

“Perlu kita perketat kedatangan luar negeri kita dan karantina kita agar kasus-kasus yang datang dari Nigeria, yang datang dari London, yang datang dari Guyana, Amerika ini bisa terus kita jaga,” ujarnya. (RF/AIT/UN)

Sumber : Setkab

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya::

Gus Halim Tekankan Pentingnya Kualitas Pendamping Desa

Gus Halim Tekankan Pentingnya Kualitas Pendamping Desa

DERO.NGAWIKAB.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya kualitas pendamping desa sebagai salah satu upaya dalam pembangunan desa.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PMDDTT) yang dilaksanakan di Bogor, Senin (20/12/2021).

“Dalam konteks ini sejak awal saya selalu bicara tentang kualitas pendamping desa. Jangan sampai permasalahan-permasalahan kita ditimbulkan di internal sendiri. Seluruh pegawai Kemendes harus paham apa yang menjadi tugas utama Kementerian Desa,” tegasnya.

Rapat koordinasi diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas tahunan. Gus Halim, sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar berpesan agar rapat koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan langkah dan strategi yang jelas.

“Habis rakor harus ada laporannya dan langkahnya. Saya akan mengawal supaya gerakan masif ke bawah. Saya pengen semua jajaran Kemendes betul-betul memiliki target, capaian, sasaran baru karena itu yang kita harapkan terutama di wilayah perkebunan, pertambangan, tentu kehadiran Bumdes tidak boleh justru mengganggu ekonomi masyarakat,” papar Gus Halim.

Seperti diketahui bahwa sebanyak 1.604 sertifikat badan hukum Bumdes dan 23 sertifikat badan hukum Bumdes Bersama telah diluncurkan Presiden Joko Widodo. Diluncurkannya sertifikat badan hukum tersebut tidak boleh sampai mengganggu perekonomian masyarakat.

Hal tersebut harus dikawal oleh seluruh pihak terkait, salah satunya adalah Kemendes PDTT. Oleh karena itu, kualitas SDM menjadi salah satu hal penting yang harus ditingkatkan.

Salah satunya adalah berkaitan digitalisasi yang sudah menjadi kebutuhan primer.

“Secara makro seluruh jajaran di Kemendes harus melek digital. Entah bagaimana caranya saya tidak ingin ada keluarga besar kita yang nge-tweet saja tidak bisa sementara urusan medsos jadi andalan utama hampir seluruh jajaran,” ungkap Gus Halim.

Acara rapat koordinasi ini juga dihadiri Kepala BPSDM, Luthfiyah Nurlaela, Inspektur Jenderal, Ekatmawati, dan Dirjen PPKTrans, Aisyah Gamawati.

Sumber : Humas Kemendes PDTT

Baca Juga Pos Berita Sebelumnya :

Gus Halim; Kawal Dana Desa Dengan Perkuat Data SDGS Desa

Gus Halim; Kawal Dana Desa Dengan Perkuat Data SDGS Desa

DERO.NGAWIKAB.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus mendorong penguatan pendataan desa berbasis SDGs Desa. Penguatan data SDGs Desa akan menghasilkan pemanfaatan dana desa yang transparan dan tepat sasaran.

“Kita rumuskan SDGs Desa ini, karena waktu pertama Pak Presiden nugasin saya saat itu beliau bilang hari ini dana desa belum dirasakan secara umum oleh masyarakat, masih dirasakan oleh segelintir orang. Sampai dua kali beliau bilang, dalam artian, kehadiran dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa, utamanya warga kelas bawah.” ungkapnya saat menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh beserta rombongan di ruang kerjanya, pada Kamis (2/12/2021)

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan adanya fokus pembangunan berdasarkan SDGs Desa, maka output nya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual di desa tersebut. Karena SDGs Desa menggunakan prinsip no one left behind atau tidak ada satu pun yang terlewatkan.

“Dengan harapan, siapa pun ketika berbicara pembangunan di desa itu jelas arahnya, faktanya. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan di desa, desa layak air bersih dan sanitasi sampai pada desa Berjejaring untuk pembangunan desa,” ujarnya.

Gus Halim juga menambahkan, dengan data berbasis SDGs Desa tersebut, perencanaan pembangunan yang dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes) tidak lagi berdasarkan keinginan kelompok atau elit tertentu melainkan berdasarkan data dan fakta sesuai kebutuhan warga desa setempat.

“Aktifitas pendataan ini menghasilkan data kondisi desa yang sebenarnya dan rencana aksi sebagai bahan diskusi liberartif dalam musyawarah desa. Sehingga perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan, dan ini penting” kata Gus Halim.

Saat ini, tambah Gus Halim, sudah banyak kementerian atau lembaga yang mengategorikan jenis desa. Yang terbaru ada Desa Antikorupsi yang digagas oleh KPK, setelah sebelumnya ada Desa Konstitusi yang digagas oleh Mahkamah Konstitusi, Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) yang digagas oleh BNN, Desa Pancasila yang digagas BPIP dan lain-lain.

“Banyak sekarang, jadi kita senang. Banyak sekali kementerian/lembaga yang melakukan inovasi. Nah, saya kepingin BPKP juga punya, Desa Akuntabel atau Sistim akuntabilitas pembangunan desa (Sakti Desa) kan yang sangat berkompeten BPKP, misalnya begitu. Sehingga yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan desa, sekaligus kalau bisa kan mewujudkan dan memberikan kemudahan dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bagi desa,” katanya.

Mendengar paparan Mendes PDTT, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, merespon baik dan siap untuk mengawal program-program Kemendes PDTT tersebut. Menurutnya, BPKP yang ada di seluruh Indonesia ini juga dapat terlibat untuk validasi data maupun berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Saya sangat senang sekali ini Pak Menteri dengerinnya. Jadi ada berapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu Pak Menteri. Menurut saya sudah bagus ini, sudah lebih jauh dari bayangan saya. Nanti kami akan mencocokkan supaya ada clearence – finishing nya semua. Terus kegiatan-kegiatannya apa. Artinya yang pertama seperti tadi, Sakti Desa ini bisa, bikin desa akuntabel bisa, walaupun namanya tetap pakai Sakti Desa,” ujar Ateh.

Sumber : Kemendes PDTT

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya:

Gus Halim : Digitalisasi Desa Harus Imbangi Literasi Digital

Gus Halim : Digitalisasi Desa Harus Imbangi Literasi Digital

DERO.NGAWIKAB.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus mendorong pemanfaatan teknologi digital di level desa. Digitalisasi di level desa ini juga harus diimbangi peningkatan literasi digital dari warga desa.

“Pengembangan desa berbasis digital sangat penting mengingat penetrasi internet saat ini begitu luar biasa. Kendati demikian digitalisasi di level desa ini harus diimbangi dengan literasi digital yang memadai karena ada banyak dampak negatif penggunaan gadget berbasis internet,” ujar Menteri Abdul Halim Iskandar, saat meresmikan desa digital di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Sabtu (20/11/2021).

Dia mengatakan, pengembangan teknologi digital di desa penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Menurutnya berbagai layanan administrasi desa akan lebih mudah dilakukan jika berbasis digitalisasi.

“Teknologi digital yang ada tak hanya digunakan untuk mempermudah pemerintahan desa dalam mengakses informasi terkait warga, namun juga memberikan kemudahan bagi warga untuk mengakses informasi desa seperti realisasi penggunaan dana desa dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Asli Desa (APBDes),” katanya.

Gus Halim-sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar-menilai selain untuk mempermudah layanan publik, digitalisasi di level desa juga bisa digunakan untuk mempercepat gerak ekonomi desa. Saat ini desa-desa di Indonesia telah banyak mempunyai produk unggulan baik dalam bentuk barang dan jasa. Dengan adanya digitalisasi di level desa, pemasaran produk unggulan tersebut bisa dilakukan dengan mudah.

“Saat ini jika Anda membuka market place, banyak sekali toko online BUMDes yang memasarkan produk pertanian, kerajian hingga layanan desa wisata. Ini tentu perkembangan yang sangat mengembirakan. Desa Air Seruk harus memanfaatkan digitalisasi desa ini untuk mengembangkan layanan publik hingga memasarkan produk unggulan yang ada,” katanya.

Gus Halim mengungkapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyediakan sebuah aplikasi untuk membantu promosi wisata desa di seluruh Indonesia. Aplikasi tersebut, kata Gus Halim, akan menjadi wadah promosi bagi Badan Usah Milik Desa (BUMDes) yang memiliki unit usaha wisata desa. “Ribuan (wisata desa) ini akan masuk ke dalam aplikasi desa wisata yang telah disiapkan Kemendes (Kemendes PDTT). Dengan begitu desa wisata kita akan dikenal di seluruh Indonesia bahkan dunia,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Gus Halim ada dampak-dampak negatif yang harus diantisipasi seiring digitalisasi di level desa. Akses informasi yang cepat dan hampir tidak ada batas sering memunculkan berbagai gejolak tak perlu. Terkadang warga desa menelan mentah-mentah berbagai informasi yang masuk ke gadget mereka, padahal informasi itu bagian dari hoax. “Literasi digital menjadi pekerjaan rumah tersendiri agar warga tidak terpancing dengan dampak negatif digitalisasi seperti maraknya berita hoax maupun rayuan pinjaman online ilegal,” katanya.

Bupati Belitung, Sahani Saleh mengatakan, Desa Air Seruk adalah pilot project pengembangan desa di Belitung. aMenurutnya, desa tersebut istimewa karena dikenal sebagai desa pejuang, yang pernah menjadi titik lokasi perang antara masyarakat Belitung dan Belanda.

Di samping itu, Sahani Saleh juga mengatakan bahwa desa tersebut memiliki nilai toleransi yang tinggi. Terbukti, desa yang memiliki warga dengan ragam latar belakang agama dan organisasi kemasyarakatan tersebut selalu berjalan harmonis tanpa adanya perselisihan.

“Di sini setiap tahun kita peringati hari perlawanan rakyat Belitung untuk mengenang tragedi tersebut (perang melawan Belanda). Ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bagaimana kehidupan bangsa negara dimulai dari sejarah,” terangnya.

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres 15/2021 tentang Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres 15/2021 tentang Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia

DERO.NGAWIKAB.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada tanggal 8 September 2021.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) telah diluncurkan pemerintah pada tanggal 14 Mei tahun lalu untuk lebih mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk industri kecil dan menengah (IKM).

“Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia perlu dukungan berupa pendataan, pelatihan, akses permodalan, perluasan pasar, pelaksanaan kampanye, penganggaran, dan stimulus ekonomi,” disebutkan dalam pertimbangan peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini.

Tim Gernas BBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas dari tim sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

  • Pertama, melaksanakan kegiatan pencapaian target Gernas BBI, yang meliputi peningkatan jumlah UMKM/IKM termasuk pelaku ekonomi kreatif yang masuk dalam ekosistem digital; peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal; peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal; dan stimulus ekonomi untuk UMKM/IKM termasuk pelaku ekonomi kreatif Gernas BBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kedua, menyelaraskan program Gernas BBI dengan kampanye publik Gernas BBI.
  • Ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target Gernas BBI.
  • Keempat, pelaporan data perkembangan Gernas BBI.

Susunan Tim Gernas BBI terdiri dari  Ketua dan Wakil Ketua, Ketua dan Wakil Ketua Harian, serta Anggota dan Sekretaris.

Disebutkan dalam Keppres, Ketua Gernas BBI adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Wakil Ketua diduduki Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan Ketua Harian dijabat oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Wakil Ketua Harian dijabat oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selanjutnya, duduk sebagai anggota sejumlah menteri dan kepala lembaga, yaitu Menteri Perindustrian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan; Menteri Sosial; Menteri Ketenagakerjaan; Menteri Perdagangan; serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Perhubungan; Menteri Pertanian; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Kepala Badan Pusat Statistik.

“Keanggotaan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Tim Gernas BBI tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ditegaskan pada Pasal 9.

Berdasarkan ketentuan peraturan ini, dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Gernas BBI dapat melibatkan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, asosiasi, industri, organisasi profesi, akademisi, dan media.

“Ketua Tim Gernas BBI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” bunyi ketentuan penutup dalam Keppres 15/2021 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ini.

Sumber: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-keppres-15-2021-tentang-tim-gernas-bangga-buatan-indonesia/

Baca Juga, Pos Berita Sebelumnya :