PPKM Resmi Di Perpanjang, Ini Tanggalnya

PPKM Resmi Di Perpanjang, Ini Tanggalnya

DERO.NGAWIKAB.ID – Menyoroti kasus Covid-19 yang semakin meningkat di daerah-daerah, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Sejatinya, PPKM dimulai pada 11 Januari hingg 25 Januari 2021. Namun, pemerintah kini memutuskan memperpanjang PPKM mulai 26 Januari hingga dua minggu ke depan yakni 8 Februari 2021.

Berita Terkait :

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Kamis (21/1/2021).

“Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai tanggal 8 Agustus (Februari, red) dan nanti pak Mendagri akan mengeluarkan instruksi Mendagri dan diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan parameter tingkat kesembuhan di bawah nasional, kematian di atas nasional, dan positivity rate di atas nasional, dan BOR di atas nasional,” ujar Airlangga.

Dari data yang disampaikan ini, terdapat yakni dari 73 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM, 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota risiko sedang dan 3 kabupaten/kota risiko rendah.

Melihat hal itu, tentunya pemerintah menilai jika masih ada wilayah yang berisiko tinggi Covid-19.

“Telah diberlakukan PPKM di 7 provinsi, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, dan Bali di 77 kabupaten/kota dan ini diatur dengan regulasi persyaratan yang ditetapkan dan hasil monitoringnya mengatakan bahwa beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi di 73 kabupaten/kota, 41 kabupaten/kota risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota risiko tinggi,” papar pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dari tujuh provinsi yang diberlakukan PPKM, hanya ada Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengalami penurunan kasus Covid-19.

Baca Juga : PPKM, Pemdes Dero Himbau Masyarakat Terapkan 5M

“Dari 7 provinsi, terlihat masih ada peningkatan di lima provinsi dan yang mengalami penurunan di Banten dan Yogyakarta. Berdasarkan parameter tersebut, yaitu kasus mingguan ada 52 kabupaten/kota masih kenaikan dan 21 menurun, kasus aktif 46 kabupaten/kota masih ada peningkatan dan 24 menurun, dan 3 tetap,” cetusnya.

Sementara pada sisi kematian, terdapat 44 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan.

Sedangkan 29 kabupaten/kota turun dan tingkat kesembuhan 33 kabupaten/kota turun serta 34 kabupaten/kota meningkat dan enam lainnya tetap.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Kemendagri : PPKM Sebagian Wilayah Jawa – Bali Akan Di Perpanjang Selama 2 Pekan

Kemendagri : PPKM Sebagian Wilayah Jawa – Bali Akan Di Perpanjang Selama 2 Pekan

DERO.NGAWIKAB.ID – Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal, mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa-Bali akan diperpanjang. Kebijakan itu diambil lantaran kasus COVID-19 belum juga mereda.
“Saat ini memang kita mengambil beberapa provinsi prioritas untuk monitoring, terutama provinsi yang berwarna merah atau kategori tinggi dan Jawa-Bali sudah ditetapkan untuk PPKM dan angka terakhir belum menunjukkan penurunan angka positivity rate yang signifikan,” ujar Safrizal dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Nomor 903/145/SJ yang disiarkan langsung melalui YouTube, Rabu (20/1/2021).

Berdasarkan data itu, lanjut Safrizal, PPKM di sebagian Jawa dan Bali akan diperpanjang dua minggu setelah 25 Januari. Keputusan itu diambil seusai rapat kabinet terbatas kemarin.

“Dari hasil rapat kabinet terbatas kemarin sore, akan diperpanjang untuk dua minggu ke depan setelah tanggal 25 Januari akan diperpanjang dua minggu ke depan sampai dengan angka menunjukkan penurunan atau pelandaian,” kata Safrizal.

Dia mengingatkan agar sejumlah daerah mampu menurunkan angka kasus Corona. Serta menaikkan beberapa indikator dalam penanganan COVID-19.

“Kenaikan beberapa indikator adalah indikator kesembuhan dengan memperbaiki kapasitas kesehatan dan kapasitas rumah sakit jika angka yang ditentukan sudah terlampaui,” kata dia.

Berita selengkapnya Baca : https://news.detik.com/berita/d-5341681/kemendagri-ppkm-sebagian-jawa-bali-akan-diperpanjang-2-pekan

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Peringati 7 Tahun Lahirnya Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014, Kemendesa PDTT Gelar Pertemuan Secara Virtuals

Peringati 7 Tahun Lahirnya Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014, Kemendesa PDTT Gelar Pertemuan Secara Virtuals

DERO.NGAWIKAB.ID – Dalam rangka merayakan tujuh tahun lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) secara resmi mengundang seluruh Kepala Desa dan Tenaga Pendamping Profesional di indonesia untuk mengikuti acara “Peringatan 7 Tahun Undang-Undang Desa” secara virtuals.

Dalam surat resminya yang di tanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT Taufik Madjid, S.Sos.,M.Si dengan Nomor 168/HK.01.01/T.2021 tertanggal 14 Januari 2021 disebutkan bahwa Bpk/Ibu Kepala Desa dan Tenaga Pendamping Profesional se-Indonesia untuk berkenan mengikutinya secara virtual melalui link Youtube https://www.youtube.com/kemendespdtt dan https://www.facebook.com/halimiskandarnu pada hari Jum’at (15/01) pukul 13:00 Wib sampai dengan selesai..

Apabila link youtube diatas tidak dapat diakses, silahkan buka link ini https://www.youtube.com/watch?v=i_ZPywbj8uo dan ikuti acara bersejarah ini sampai dengan selesai. Sampai dengan berita ini ditulis, kegiatan masih berlangsung.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Menkominfo: “Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju”

Menkominfo: “Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju”

DERO.NGAWIKAB.ID – Khusus kepada Badan Litbang SDM Kominfo, Menkominfo memberikan arahan untuk memperkuat pengembangan SDM dibidang digital melalui beragam program di Balitbang SDM seperti Pelatihan TIK berbasis SKKNI dan Digital Talents Scholarship.

Dalam acara tersebut, terdapat pula sesi Eselon I Menyapa dalam sesi tersebut Kepala Badan Litbang SDM, Hari Budiarto mengatakan pada tahun 2021 Badan Litbang mempunyai tanggung jawab besar untuk mewujudkan dan memajukan talenta digital Indonesia. Demi mencapai itu semua dengan sukses para sivitas Badan Litbang SDM diharapkan bekerja secara smart dan speed dalam rangka menuju Indonesia Bertalenta Digital, Indonesia Terkoneksi dan Indonesia Maju. “Meningkatkan integritas, kinerja, prestasi serta kebersamaan untuk berkolaborasi dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) serta Kementerian/Lembaga terkait”, tuturnya.

BPPTIK sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemkominfo mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk tahun 2021, BPPTIK sudah siap meluncurkan beberapa program terkait pengembangan SDM bidang digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyapa seluruh sivitas kementerian Kominfo melalui kegiatan Rapat Virtual Kemenkominfo di awal tahun 2021 “Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital Semakin Maju” pada hari Senin 04 Januari 2021.

Rapat Virtual Menkominfo Menyapa dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Jenderal, Mira Tayyiba; Inspektur Jenderal, Doddy Setiadi; Direktur Jendral SDPPI, Ismail; Direktur Jendral PPI, Ahmad M Ramli; Direktur Jendral Aptika, Semuel Abrijani Pangerapan; Direktur Jendral IKP, Widodo Muktiyo; Kepala Badan Litbang SDM, Hary Budiarto; Direktur Utama BAKTI, Anang Latif serta Staf Khusus Menteri Kominfo Dedy Permadi, dan Rosarita Niken Widiastuti. Rapat ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, rapat ini dihadiri juga oleh seluruh sivitas Kementerian Kominfo secara virtual melalui aplikasi konferensi video dan live streaming melalui youtube.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate dalam sambutannya berharap tahun 2021 berkiprah lebih hebat lagi ditengah tantangan yang semakin kuat. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika menekankan dalam menjalankan tugas besar yang dilakukan di awal tahun 2021 membutuhkan kolaborasi semua pihak, seluruh sivitas Kementerian Kominfo

Khusus kepada Badan Litbang SDM Kominfo, Menkominfo memberikan arahan untuk memperkuat pengembangan SDM dibidang digital melalui beragam program di Balitbang SDM seperti Pelatihan TIK berbasis SKKNI dan Digital Talents Scholarship.

Dalam acara tersebut, terdapat pula sesi Eselon I Menyapa dalam sesi tersebut Kepala Badan Litbang SDM, Hari Budiarto mengatakan pada tahun 2021 Badan Litbang mempunyai tanggung jawab besar untuk mewujudkan dan memajukan talenta digital Indonesia. Demi mencapai itu semua dengan sukses para sivitas Badan Litbang SDM diharapkan bekerja secara smart dan speed dalam rangka menuju Indonesia Bertalenta Digital, Indonesia Terkoneksi dan Indonesia Maju. “Meningkatkan integritas, kinerja, prestasi serta kebersamaan untuk berkolaborasi dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) serta Kementerian/Lembaga terkait”, tuturnya.

BPPTIK sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemkominfo mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk tahun 2021, BPPTIK sudah siap meluncurkan beberapa program terkait pengembangan SDM bidang digital.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
PSBB Jawa Bali Dilakukan 11-25 Januari 2021

PSBB Jawa Bali Dilakukan 11-25 Januari 2021

DERO.NGAWIKAB.ID – Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pulau Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Keputusan tersebut disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai rapat kabinet paripurna, Kamis (06/01). Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah pembatasan aktivitas, mulai dari aktivitas perkantoran, kegiatan belajar mengajar, pembatasan kegiatan operasional pusat perbelanjaan dan rumah makan hingga pukul 19.00 WIB.

Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat, yang berharap tentu penularan Covid ini bisa dicegah ataupun dikurangi seminimal mungkin,” ungkap Airlangga Hartarto dalam keterangan pers-nya.

Baca Juga : 11 Kab/Kota di Jatim Diberlakukan PPKM, Khofifah Ajak Semua Pihak Ikut Mematuhi

Tingginya angka penularan Covid-19 di bulan Januari membuat pemerintah terpaksa membatasi aktivitas masyarakat. Pemerintah melihat berdasarkan zona risiko, terdapat 54 kabupaten/kota berada dalam risiko tinggi, 380 risiko sedang dan 57 kabupaten/kota risiko rendah. Sedangkan 11 kabupaten/kota dinyatakan nihil kasus aktiv Covid-19.

Pemerintah mengeluarkan beberapa kriteria terkait PSBB sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020 diantaranya:

  1. Propinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi salah satu dari parameter tingkat kematian diatas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3%,
  2. Kesembuhan dibawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 %,
  3. Kasus aktif dibawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14%
  4. Tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi yang diatas 70%.

Berdasarkan kriteria diatas, Mendagri akan membuat surat edaran kepada Gubernur, dilanjutkan ke BUpati/Walikota untuk mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) maupun Perkada (Peraturan Kepala Daerah).

Share and Enjoy !

0Shares
0 0